MEDIA CENTER BKPP PARTAI GOLKAR
Untuk revitalisasi peran koperasi itu, Pahlevi
menggunakan istilah back to basic. Jadi, bukan beranjak
dari nol lagi. Tapi mengembalikan kembali. Baik dari sisi
aspek kelembagaan, anggota dan usahanya.
Dia
mengakui,
dulu
banyak
oknum
yang
menyalahgunakan koperasi. Namun, dengan perbaikanperbaikan yang dilakukan berjalan dengan baik maka
koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang paling
besar. Dia juga mencanangkan program revitalisasi yang
disebut ‘Satu Desa, Satu KUD’.
“Kalau ini bisa berjalan, bisa menjadi kekuatan ekonomi
yang paling besar. Tidak ada perusahaan swasta buat
jaringan yang lebih luas. Mungkin ini terlalu ideal karena
ada sekitar 81 ribuan desa. Kalau misalnya saya bisa
bikin ‘Satu KUD Satu Desa,’ berarti kan jaringan luas,”
jelas dia.
Bahkan, tak hanya mendirikan KUD sebagai organisasi,
ke depan juga akan membuat Warung KUD. Di situ
nanti akan menjual bahan pokok dan sembako sebagai
kebutuhan dasar anggota. Sebab, saat ini yang memilih
membeli di pasar dibanding di KUD. Karena itu, suplai
kebutuhan itu akan dijamin. Intinya, kata dia, ada jaminan
kepada para anggota bahwa mereka akan mendapat
manfaat dan keuntungan dari kegiatan mereka. Untuk
mengantisipasi penghasilan para anggota koperasi,
MEDIA CENTER BKPP PARTAI GOLKAR
juga menyediakan simpan pinjam di koperasi.
Bobby Rizaldy, Anggota Komisi VII DPR RI
Pahlevi yang menyalonkan diri menjadi anggota legilatif
(caleg) dari Dapil Kaltim tersebut tidak menafikkan
keadaan globalisasi yang tidak bisa dihindarkan dan
juga berdampak pada kehidupan koperasi. Namun,
dia berpendapat bahwa sepatutnya pemerintah
memberikan pelayanan kepada koperasi. Sebab falsafah
negara ini adalah Pancasila dan falsafah ekonominya
adalah koperasi.
Kesejahteraan Rakyat ala Partai Golkar
Beda Dengan yang Lain
JAKARTA, MEDIA CENTER – Muda dan bersemangat. Itu kesan pertama
bila bertemu dengan pria kelahiran Jakarta asal Sumatera Selatan
bernama Bobby Rizaldi ini. Dia juga bukan orang baru di Partai Golkar.
Bahkan saat ini, menjadi anggota dari sebuah komisi strategis di DPR RI,
Komisi 7 yang membidangi energi, ristek dan lingkungan hidup.
Pahlevi mengakui, upaya mencapai cita-cita revitalisasi
koperasi tidak mudah. Karena itu, pihaknya sedang
menyusun strategi.
Pada Pemilu legislatif tahun depan, Bobby kembali mencalonkan
diri. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum AMPI, sebuah
organisasi sayap Partai Golkar itu optimistis, dengan apa yang telah
dilakukannya selama ini melalui keberadaannya di DPR RI bisa merebut
kembali kepercayaan masyarakat.
“Maka itu tahun pertama saya perkuat konsolidasinya.
Agar komprehensif jadinya. Kita ajak duduk semuanya,
termasuk masyarakat kampus. Ini pekerjaan rumah yang
cukup berat. Saya yakin tidak cukup satu satu periode.
Tapi harus dijaga,” tandas dia.
Seperti apa persiapan dan pandangan-pandangan pria yang pernah
berkarir di BP Migas tersebut terkait pencalegan dirinya, dan juga posisi
Partai Golkar pada ketiga bidang yang digelutinya itu, berikut hasil
wawancara dengan Tim Media Center BKPP DPP Partai Golkar di Kantor
DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Sebagai kader muda Golkar di DPR, apa yang dilakukan di sana
sebagai perwujudan komitmen pada kepentingan rakyat?
Jadi kan sudah jelas, fraksi Golkar itu kan kepanjangan tangan dari
DPP Partai Golkar. Dan ada Visi 2045 yang kita miliki. Kalau dari bidang energi, itu kan macam-macam tuh. Ada energi
primer seperti minyak dan batubara dan juga ada listrik.
Jadi intinya, kalau kita mau mempercepat pertumbuhan ekonomi kita menjadi double digit, kita gak bisa beginibegini saja.
Pertama, jelas perlu pengelolaan energi migas kita untuk memastikan kita punya listrik banyak. Kedua dari sektor
pertambangan, kalau migas ada 60 perusahaan menyumbang Rp 300 triliun. Tapi tambang 8 ribu perusahaan hanya
menyumbang Rp 12 triliun. Itu kan kecil sekali. Nah, untuk menambah pendapatan dari sektor pertambangan itu
sesuai Undang-Undang, setelah Desember tahun ini, tidak boleh lagi ekspor mentah. Harus ada proses tambah nilai.
Jadi, meski ada yang meminta pemunduran pemberlakuan aturan itu, Fraksi Golkar tetap dalam posisi
batas waktu itu?
Kita tetap pada posisi politik kita, harus ada proses tambah nilai di tambang kita. Tidak perlu geser lagi. Karena
kalau kita jual mentah, misalnya, kita dapat X dollar. Kalau kita kelola itu bisa 10 kali lipat.
Ini juga terkait di migas terkait perpanjangan kontrak pengelolaan tambang. Menurut Partai Golkar dalam hitungan
apapun, nilai matematis seperti apa pun tetap akan lebih untung kalau kita yang kelola. Dari perhitungan tersebut
kita sampai pada sikap politik Partai Golkar mendukung kembalinya kontraktor-kontraktor asing yang kelola wilayah
kita menjadi punya nasional.
Semua partai itu mendukung nasionalisasi wilayah kerja pertambangan dan migas. Tapi Partai Golkar itu lebih tajam
lagi. Partai lain tidak jelas, hanya penguasaannya saja. Tapi bagaimana pengelolaannya mau dikemanain mereka gak
tahu. Itu yang membedakan posisi politik kita dengan yang lain.
Di bidang riset dan teknologi (Ristek), apa kebijakan Fraksi Partai Golkar?
Ristek juga sama. M