MINA BAHARI Edisi I - 2017 | Page 41

BIROKRASI Humas KKP pang tindih. Sehingga berdasarkan kebijakan dari pimpinan, nama jabatan pun kerap berganti. Di luar itu, perubahan organisasi memang diperlukan sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, perampingan seringkali menjadi pilihan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas kerja. Setelah menganalisis jabatan, waktunya untuk mengevaluasi jabatan. Setiap pegawai seyogyanya memiliki jabatan merujuk pada PERMEN PAN-RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh para pegawai untuk menuju ke lev- el tertentu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itulah perlu diadakan evaluasi jabatan. Terkait dengan evaluasi jabatan ini, KKP telah melakukan- nya sejak tahun 2007, lalu pada 2012 dilakukan validasi oleh Kementerian PAN-RB, BKN dan KKP. Tibalah kita pada program prioritas dalam penataan SDM di KKP. Ya, assessment. Setiap pegawai diha- ruskan memiliki jabatan sesuai kompetensi yang di- miliki. Assessment idealnya dilakukan berkala setiap 3 tahun sekali untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada kompetensi masing-masing pegawai. Untuk menuju level yang lebih tinggi, juga diperlukan assessment. Fetry Heryani menjelaskan bahwa hasil assesment berguna untuk melihat proil pegawai dan promosi jabatan. Untuk mendukung program assesment ini, KKP mengembangkan sebuah ap- likasi sejak 2015. Melalui aplikasi tersebut, pegawai dapat melihat hasil assessment-nya. Tidak berhenti di assessment saja, program pe- nataan SDM juga memerlukan pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan kompetensi. Hal ini dilakukan agar para pegawai yang telah mendapa- tkan hasil assessment-nya bisa berbenah diri dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Refor- masi Birokrasi, tentu perlu diadakannya evaluasi. Kementerian PAN-RB telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi program Penataan Manajemen SDM Aparatur 2016 di KKP dengan nilai 12,74 dari total nilai 15. Selain itu, KKP mendapat nilai 78.74 dari total nilai 100 untuk pelak- sanaan Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2016. Hasil ini tentu bukan hasil yang mengecewakan. April 2017 | MINA BAHARI 39