BPP DAERAH
BPP Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan Kapasitas Melalui Pendekatan Sosial
Sejak keluarnya Peraturan Bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2012 , istilah Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) menjadi primadona yang terus digaungkan , program tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintahan , pemda , lembaga kelitbangan , lembaga pendidikan , dunia usaha , dan masyarakat di daerah .
Namun , bagi BPP Daerah sebagai koordinator penguatan SIDa , pelaksanaan program tersebut dianggap masih jauh dari harapan . Beberapa pernyataan terlontar dari para pemimpin BPP Daerah yang ditemui Media BPP , baik itu dari BPP Riau , BPP Sumatera Selatan , BPP Sumatera Barat , dan yang belum lama ditemui adalah BPP Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Sekretaris BPP Kukar M . Bisyron , misalnya , yang ditemui Media BPP pada awal Agustus 2016 , program SIDa yang digagas oleh Kemenristek Dikti dan Kemendagri belum sepenuhnya bisa diaplikasikan oleh BPP yang ada di daerah . Penguatan SIDa terkesan jomplang , malah pihak Kemendagri terbilang kalah inisiatif dibanding Kemenristek Dikti . Akibatnya banyak BPP yang ada di daerah hanya sekadar nama dan miskin fungsi .
“ Harusnya kita sudah take off . Faktanya , kita kalah inisiatif dalam mengaplikasikan SIDa . Saat ini justru banyak program dan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti yang muncul . Sementara dari Kemendagri sendiri seperti hidup segan mati pun ogah ,” ujar Bisyron .
SEJUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD ) tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan ( BPP ) Daerah terus berpacu dengan waktu menentuntukan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan . Program-program unggulan pun dibentuk sedemikian rupa . Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan , tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan .
Konotasi negatif lembaga kelitbangan pun semakin tidak terbendung . Litbang yang identik dengan lembaga yang sulit berkembang seakan menjadi jargon baru bagi eksistensi BPP di mana pun . Untuk meredam istilah tersebut , BPP Kukar membuat solusi dengan tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dan menghasilkan banyak manfaat . Istilah negatif BPP pun perlahan hilang dan tidak lagi melekat pada BPP Kukar . Pasalnya , saat ini reputasi BPP Kukar semakin baik di mata pemerintah dan masyarakat . Bagi BPP Kukar , minimnya anggaran tidak menjadi sebuah persoalan . Mereka tetap mengedepankan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung serta memiliki dampak yang luas bagi keberlangsungan hidup setiap orang .
Sejak dua tahun terakhir , BPP Kukar cukup diperhitungkan stakeholder pemerintah . Keberadaannya selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan . Bahkan , tidak jarang BPP Kukar secara langsung terlibat dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Kukar .
Sebagai contoh , pascaruntuhnya jembatan Tenggarong , Pemerintah Kabupaten Kukar secara lisan meminta langsung kepada BPP Kukar , untuk melakukan kajian pembangunan kembali jembatan kebanggaan Kota Tenggarong tersebut . Selain itu , permintaan juga datang dari beberapa SKPD terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Kukar , baik dari segi ekonomi , kesehatan , pendidikan , dan sebagainya .
Menurut Hairil Anwar Kepala BPP Kukar , pihaknya juga terus meningkatkan sinergitas sesama SKPD dan stakeholder Pemerintah Kukar . Ia juga rutin melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga negara seperti Ba-
22 VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016