Media BPP Agustus 2016 Vol 1 No. 3 | Page 22

LAPORAN UTAMA
Noval sendiri menambahkan , masing-masing pusat sudah merancang kelitbangan dalam RKP yang nantinya bisa bermanfaat bagi Kemendagri . Seperti pada Pusat I ( Polpum ) yang akan melakukan penilaian Leadership Award untuk para pemerintah daerah . “ Itu artinya mereka harus merumuskan daerah-daerah mana saja yang kepala daerahnya bagus dan menjadi teladan dalam menjalani pemerintahan . Mereka akan melakukan perhitungan terkait penyelenggaraan pilkada yang efektif ,” paparnya .
Sementara pada Pusat II ( Adwil , Pemdes , dan Kependudukan ) akan mengadakan pencarian model penerbitan akta kelahiran yang cepat . Karena selama ini pembuatan akta kurang cepat hanya ada di beberapa daerah seperti di Jawa Timur yang dapat menerbitkan akta kelahiran secara cepat . “ Mereka akan mencari model-model daerah mana yang tercepat dan terbaik dalam penerbitan akta kelahiran . Mereka akan merumuskan 1 model , merekayasa model itu pada daerah-daerah yang menjadi pilot project daerah . Lalu akan menyampaikan bagaimana cara penerbitan akta kelahiran yang bagus seperti apa ,” jelasnya .
Kemudian di Pusat III ( Pusat Inovasi Daerah ) akan melakukan penelitian inovasi daerah terkait , terkait tata kelola pemerintahan , pelayanan publik , daya saing , dan pemberdayaan masyarakat . “ Apakah inovasi setiap daerah sudah terasa di masyarakat . Nanti kita lihat semua persyaratannya , ada banyak sekali klasifikasinya ,” ujarnya .
Selain itu , pada pusat III juga akan mencari contoh daerah yang pelayanan administrasinya mudah dan cepat lalu diimplementasikan pilot project di daerah tertinggal . “ Inilah bedanya di 2016 dengan 2017 . Jadi ada muatan prioritas nasional . Diharapkan hasil-hasil kelitbangan secara nyata dapat diimplementasikan , dalam merintis suatu model ,” jelas Noval .
BPPP Kemendag
Berbeda dari BPP Kemendagri , BPPP Kemendag rupanya lebih terstruktur dan terorganisasi dalam merancang program penelitian yang telah mereka tetapkan satu tahun sebelumnya . Saat menyambangi kantor BPPP Kemendag , kami disambut oleh Septo Soepriyatno , Kepala Sub Bagian Anggaran BPPP . Septo mengatakan , BPP Kemendag memulai penelitian terstruktur dan patuh terhadap bulan yang sudah dijadwalkan .
“ Judul penelitian kita dapat informasi dari tahun sebelumnya , dimulai dari Februari tahun sebelumnya , kita melibatkan tim ide teknis sendiri dari
Kemendag , menyampaikan isu-isu apa saja yang berkembang di tahun berikutnya . Entah itu dalam negeri atau luar negeri . Kita sampaikan apa-apa saja . Nanti ada tanggapan dari unit . Unit sekaligus meminta kira-kira apa saja yang dibutuhkan . Dari situ kita diskusi-diskusi internal yang menghasilkan judul yang tepat , pada saat penyusunan renja yang masuk ke anggaran , kemudian masuk ke DIPA ,” ungkap Septo .
Kemudian , pada akhir Februari mereka akan membahas rancangan operasional penelitian , membahas mengenai latar belakang penelitian , metodologi sampai siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian itu .
“ Kita pakai akademisi . Misal IPB ahli sawit kita perlu masukan dan berkolaborasi . Di situ kita bahas . Kemudian pada pertengahan tahun hasil rancangan penelitian tersebut itu sudah mendekati 90 persen , udah hampir jadi semua tinggal survey dan pengelolaan data . Lalu pada bulan ke- 10 kita juga bahas pembahasan hasil kajian . Untuk mengetahui bagaimana hasilnya , kita juga undang mitra kajian , tim evaluator atau sekarang tim kajian . Dan pada akhir penelitian kita buat semacam buku yang menjadi rujukan kementerian sebagai landasan kebijakan . Jadi penelitian kita bukan penelitian dasar , melainkan sudah dalam bentuk terapan dan tindak lanjut ,” jelasnya .
Ditanya terkait pendisiplinan jadwal , Septo mengaku selama ini tim nya selalu kooperatif dalam mematuhi jadwal yang sudah dirancang bersama , karena terkait laporan pertanggungjawaban dan sebagainya . “ Kita di sini sangat disiplin , atasan kami bisa memberi sanksi yang tegas berupa teguran yang tidak disiplin atau main-main ,” tandasnya .
Balitbang Kemenkes
Berbeda dari dua kementerian di atas , Balitbang Kemenkes boleh jadi mendapat anggaran yang besar dan
12 VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016