Anggaran yang sedikit pada porsi puslitbang tersebut seolah dibagikan secara merata ke empat pusat yang ada . Seperti pada tahun ini saja , Pusat I mendapat 4,08 persen , Pusat II 5,04 , Pusat III 4,83 , dan Pusat IV 5,30 persen . “ Saya sebenarnya tidak suka pola anggaran keseragamaan pada masing-masing pusat . Tidak ada unsur mengedepankan prioritas atau semacam persaingan kualitas dalam pelaksanaan program kegiatan , saya mencoba mendukung itu . Tapi coba lihat saja , hanya belakang dan receh-recehnya saja yang berbeda . Padahal saya sudah pernah menerapkan ini , tapi mengapa balik lagi ke pola keseragamaan ,” kata Noval .
Rencana Kerja Nasional
Untuk itu , agar BPP Kemendagri tidak dipandang sebelah mata terus menerus dalam hasil penelitiaanya , BPP Kemendagri masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Dalam RKP tersebut , BPP Kemendagri tidak mendapatkan anggaran tambahan lagi , melainkan mengambil dari anggaran yang ada . “ Dengan kita masuk di RKP , kita berharap ada keseriusan untuk berpartisipasi dalam penunjang pemerintahan , ada wujud nyata tidak hanya konsep-konsep laporan penelitian . RKP itu nantinya sebuah program kelitbangan yang sudah ditetapkan . Jadi yang mengajukan tidak bisa ganti judul seenaknya , karena ditetapkan dari Perpres 45 tahun 2016 tentang RKP 2017 yang anggaranya dari APBN . Kalau judulnya ingin diubah , itu akan repot membahasnya sampai Bappenas . Karena waktu pengajuannya juga alot sampai Bappenas . Jadi jangan sampai kita main-main dengan program ini ,” tandasnya .
VOLUME 1 NO 3 | AGUSTUS 2016 11