EKSKLUSIF
daerah pemijahan bagi organisme air
dalam melakukan sebagian dari siklus
reproduksinya (spawning ground).
Sepatutnya, Indonesia bisa bertengger
menjadi Negara terbaik di bisnis tuna
dunia. Tapi nyatanya? Tidak! Belum lagi
70 persen bahan baku pakan ikan masih
impor.
Keadaan ironis ini, mengutip Presiden
Joko Widodo dalam pidato kenegaraan
pertama usai dilantik di Gedung DPR/
MPR RI, lantaran Indonesia terlalu lama
melupakan pentingnya membangun dan
memajukan sektor maritim.
“Kita terlalu lama memunggungi laut,
memunggungi samudera. Kita akan
mengembalikan semua,” katanya.
Sangat disayangkan. Didapuk
sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi Pudjiastuti bekerja,
berusaha mewujudkan cita-cita untuk
mewujudkan jalesveva jayamahe, di laut
kita jaya. Benang kusut di kementerian
yang dipimpinnya diurai satu per satu,
di antaranya dengan mengeluarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan terkait Penghentian
Sementera (Moratorium) Perizinan
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara
Republik Indonesia, melalui PERMENKP
No. 56/PERMEN-KP/2014.
Juga menerbitkan PERMENKP No. 57/
PERMEN-KP/2014 tentang larangan
transshipment dan peningkatan
disiplin pegawai aparatur sipil negara
di lingkungan kementerian terkait
pelaksanaan kebijakan moratorium,
larangan transshipment dan
penggunaan nakhoda dan anak buah
kapal (ABK) asing melalui PERMENKP
No. 58/PERMEN-KP/2014.
Di samping itu mengeluarkan kebijakan
yang mendorong transparansi data
dan informasi, lalu membentuk
satuan tugas (satgas) dan tim pokja,
meningkatkan kerja sama lintas instansi
penegak hukum, serta penguatan dan
pengembangan peradilan perikanan.
Sesuai perintah Presiden bahwa
IUU fishing (illegal, unreported and
unregulated fishing) harus diberantas,
Susi fokus memerangi pelaku pencurian
ikan di perairan Indonesia.
Kabarinews.com
Semua kapal berbendera asing di
perairan Indonesia ditangkap, disita
pengadilan dan ditenggelamkan. Tanpa
pandang bulu.
“Mengapa memerangi illegal fishing?
Karena selama bertahun-tahun,
kejahatan ini telah merugikan Negara
ratusan triliun, bisa 300-500 triliun, per
tahun. Bukan small money. It’s a lot of
money, uang yang banyak sekali,” ujar
Susi Pudjiastuti pada KABARI.
Selain itu, dilanjutkan Susi, illegal
fishing digunakan sebagai kendaraan
dari berbagai kejahatan serius yang
lain, mulai dari human trafficking,
perbudakan manusia, sampai
penyelundupan barang-barang ilegal,
dan terakhir ditemukan penyelundupan
narkoba. Illegal fishing telah menjadi
musuh dunia, global enemy. Sedemikian
seriusnya kejahatan ini, sampai tahun
kemarin Presiden Obama membuat
Perpres khusus untuk menangani
illegal fishing. Sudah saatnya Indonesia
menghentikanpraktik kejahatan ini,”
tandas Susi.
PILIH KEDAULATAN BANGSA
Langkah keras menenggelamkan semua
kapal berbendera asing yang melampaui
batas teritorial perairan Indonesia tentu
tidak populis di mata pihak-pihak yang
terusik. Ibu Menteri asal Pangandaran,
Jawa Barat ini juga menghadapi reaksi
tidak bersahabat.
“Tekanan resmi dari luar negeri tidak
ada, karena mereka tahu yang kita
lakukan benar. Toh hak kita untuk
menjaga kedaulatan bangsa, terutama
di teritorial perairan Indonesia.
Sebelumnya kami juga telah menemui
Duta Besar dari Negara-negara di mana
kapal nelayan mereka sering mengambil
ikan di Indonesia. Mereka setuju dan
menghormati kebijakan kita,” jelas Susi
lagi. “Dan ini soal prinsip. Indonesia
harus memiliki wibawa sebagai bangsa
di mata dunia. Kita juga harus menjaga
kekayaan laut sebagai sumber daya
alam di perairan Indonesia untuk
kesejahteraan anak cucu, generasi
penerus bangsa.”
Kebijakan memerangi IUU fishing terus
dilakukan secara konsisten, meski
masih ada oknum-oknum penyusup
yang masuk ke perairan Indonesia.
Penegakan hukum tidak bisa ditawar,
karena ‘merumah-ikankan’ kapalkapal ilegal itu secara nyata dirasakan
manfaatnya oleh nelayan kecil di Tanah
Air. Pasokan ikan tersedia banyak,
sehingga mereka bisa memperoleh ikan
tanpa perlu memakai bom dan potasium
yang sangat tidak ramah lingkungan.
Mereka juga tak perlu menebar jaring
trawl yang dapat merusak ekosistem
dan kehidupan hayati di laut. Diketahui,
trawl itu saja dapat merusak terumbu
karang, ikan-ikan di dasar air (bottom
fish) yang tentu mengganggu regenerasi
ikan.
Satu hal utama lainnya yang
diperjuangkan Susi adalah
meningkatkan kesejahteraan para
nelayan kecil. Di samping menindak
pengoperasian trawl atau modifikasinya
seperti cantrang, dogol dan arad itu,
juga sempat dilontarkan gagasangagasan yang dapat menyelamatkan
periuk nelayan. Suatu ketika sempat
dikatakanya, untuk membebaskan
nelayan dengan kapal di bawah 10
gross tone (GT) dari pungutan liar,
karena subsidi BBM bagi rakyat kecil
tak sampai ke tangan mereka.
Masih banyak yang harus dikerjakan,
karena itu ia berharap, kelak siapapun
yang memimpin Kementerian Kelautan
dan Perikanan terus melanjutkan
perjuangan yang telah dimulai, dari
pemberangusan kapal ilegal. “Ini demi
martabat kita sebagai bangsa dan
kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar
Susi.
INDONESIA JADI POROS MARITIM
DUNIA
Masih terkait dengan memperjuangkan
kejayaan kelautan dan perikanan
Indonesia serta memerangi