bersifat separatis. “Kami akui dalam banyak aspek, pelaksanaan
otonomi khusus di Papua belum efektif “, kata Staf Khusus Presiden
Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai.
Keinginan Berdialog dari Pemerintah
Sorotan internasional terhadap banyaknya pelanggaran HAM
dan adanya aset asing di wilayah ini, membuat pemerintah
mengupayakan dialog dengan masyarakat Papua. Jakarta menunjuk
Farid Husain sebagai pembuka jalan dialog setelah sebelumnya Farid
dianggap sukses membidani dialog perdamaian Aceh.
Hingga akhir November, format dialog belum jelas. “Kami belum
menemukan tokoh atau kelompok yang layak disebut wakil sejati
rakyat Papua,” kata Farid. Presiden SBY juga membentuk Unit
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang
diketuai Bambang Dharmono dan diharapkan bisa mempercepat
penyelesaian masalah Papua. Telah banyak pendekatan yang sudah
ditempuh Pemerintah, namun belum terlihat jalan keluar untuk
menyelesaikannya.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga
pemerhati persoalan Papua, Muridan Widjojo mengatakan, bahwa
proses menemukan warga Papua yang diakui oleh seluruh kelompok,
akan membutuhkan waktu lama. “Karena memang tidak hanya satu
dua orang yang diajak bicara, tapi ada sejumlah faksi dan tidak hanya
di kota tapi juga di hutan dan di luar negeri seperti Vanuatu, Australia,
Papua Nugini, Amerika, Belanda dan Inggris,