istimewa
kebijakan itu dengan segera
menerapkan sistem jalan berbayar
elektronik atau Electronic Road Pricing
(ERP),” kata pria yang akrab disapa Ahok
itu.
Jika ERP diberlakukan, maka
penerapan pertama kali akan dilakukan
di kawasan pusat atau tengah Jakarta.
Setelah itu, baru diterapkan di wilayah
lain. “ERP ini harus diterapkan di tengah
dulu karena transportasi umumnya
sudah kuat, armadanya banyak.
Sedangkan, kalau di wilayah lain, di
pinggir-pinggir, kita harus tunggu
sampai transportasi umumnya kuat
dulu,” kata Ahok.
Senada dengan wakilnya, Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan,
pihaknya tengah mempertimbangkan
untuk menghapus sistem ‘3 in 1’ di jalan
protokol. “Sedang dihitung. Nanti kalau
sudah diputus akan disampaikan,” kata
Jokowi, di kantor Balai Kota DKI Jakarta,
Selasa (24/12).
Namun demikian, mantan Walikota
Solo itu belum mau memastikan apakah
wacana penghapusan ‘3 in 1’ itu bakal
direalisasikan. Pasalnya, Pemprov DKI
masih menghitung untung dan rugi
sistem pembatasan kendaraan tersebut.
Masih dihitung. Masih dihitung,” kata
Jokowi, tidak merinci perhitungan
Jokowi
geoenergi/ sarwono
apa yang tengah dilakukan. Ia hanya
menegaskan progres penghapusan
sistem tersebut masih dalam
perhitungan.
“Sistem ‘3 in 1’ terbukti tidak efektif,
apalagi dengan banyaknya praktek joki.
Apanya yang efektif? Jokinya banyak
gitu,” tambah Jokowi.
Perda No. 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 dan
Perda tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan
PZ) menitikberatkan pengembangan
EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014
71