Geo energi/ sarwono
mengeluarkan SIM,” tandas Budi.
Kebijakan demi kebijakan yang terasa tidak realistis inilah
yang kemudian mendorong organisasi profesi pertambangan,
seperti IAGI dan Perhapi untuk membentuk Komite Kebijakan
Nasional Mineral dan Batu Bara. Budi, yang merupakan salah
satu dari 16 orang di Indonesia yang menyandang gelar
sebagai CPI (Competent Person Indonesia, ahli pertambangan
yang kompeten di bidangnya, -red), didapuk sebagai ketua.
Menurut Budi, komite ini hadir untuk membantu pemerintah
dalam mengkaji secara konseptual maupun filosofis kebijakan
Minerba yang akan ditetapkan. “Terkait kebijakan hilirisasi
tersebut, saat ini pemerintah sedang menyusun hukum,
dan Perhapi dilibatkan. Komite ini akan memberi
usulan-usulan ke pemerintah,” ujarnya.
Dalam tujuan yang lebih luas, Budi
berharap komite yang dipimpinnya
saat ini mampu menyediakan
platform yang dapat menjadi
referensi antar-kementerian.
“Jadi, masalah tambang
tidak berbenturan dengan
(Kementerian) Kehutanan.
Tambang tidak lagi
berbenturan dengan industri,
lingkungan atau teknologi,”
harapnya.
Jika kebijakan-kebijakan
pemerintah mampu
mendorong nilai tambah
industri Minerba, Budi yakin,
sektor pertambangan bisa
menjadi salah satu sektor unggulan
Indonesia. Budi punya mimpi bahwa
industri Minerba mampu membuat industri
lain berkembang, sebagaimana industri
luar angkasa dan militer mampu membuat
Amerika dan Inggris menjadi negara-negara
terdepan. “Jika kebijakan nasional kita
tepat, industri pertambangan bisa menjadi
unggulan. Riset-riset dalam bidang Minerba
dari berbagai universitas nasional diterapkan.
Dengan begitu, Indonesia bisa punya banyak
ahli pertambangan. Contohlah, Inggris
yang tidak punya tambang, tetapi punya
banyak tenaga ahli penambangan,” tuturnya
memberikan perbandingan. G
EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014
47