Geo Energi januari 2014 - Page 43

dan tegas mengambil keputusan. Salah satu contoh kebijakan tegas pemerintah terkait energi adalah konversi minyak tanah ke elpiji, yang sukses pada 2008 lalu. Saat itu, banyak kalangan menilai program tersebut sulit terlaksana mengingat banyaknya permasalahan dan tekanan yang harus dihadapi. Realitanya konversi berjalan sukses. Pemerintah dapat menghemat anggaran untuk subsidi minyak tanah.“ Lalu kenapa sekarang konversi BBM (premium dan solar) ke gas sulit dijalankan? Kuncinya ada pada keberanian dan ketegasan dalam memutuskan. Kalau dipercaya menjadi orang nomer satu di Republik ini, insya Allah program konversi BBM ke gas akan kita laksanakan. Insya Allah empat tahun menuntaskan persoalan itu. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber energi lain. Kalau ada kemauan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” tandas Endriartono Sutarto. Menurut Pak Tarto, konversi BBM ke gas serta pemanfaatan energi terbarukan merupakan keniscayaan untuk dapat melepaskan ketergantungan pada BBM. Masih ada Jurus terakhir apabila cadangan batubara dan gas kita menipis, sambung dia, adalah mengembangkan energi nuklir. Ia mengakui, penggunaan energi nuklir berisiko tinggi terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Namun, bukan berarti energi nuklir begitu saja harus dilupakan. “Syaratnya memang ketat. Yakni menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan memilih lokasi yang betul-betul aman dari kemungkinan bencana alam seperti letusan gunung berapi atau gempa. Kita punya Pulau Kalimantan yang potensi bencananya hampir boleh dikatakan rendah sekali. Kalau memang energi nuklir diperlukan, kenapa tidak? Tetapi saya tegaskan itu adalah pilihan terakhir bilamana energi terbarukan lainnya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan rakyat.” Meski begitu, Endriartono bukanlah tipe pemimpin yang berani tetapi membabibuta. Ia menolak tegas wacana banyak pihak yang menyuarakan nasionalisasi aset dan perusahaan asing di Indonesia. Nasionalisasi, menurut Pak Tarto, merupakan tindakan yang secara internasional dinilai cacat hukum, yang dapat mencederai hubungan EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014 Tujuh Aturan Main Konvensi Demokrat 1. SISTEM KONVENSI. Sistem konvensi adalah semi terbuka. Dalam arti peser ta konvensi bisa berasal dari kader atau non kader partai. Konvensi dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan rakyat dalam pemilihan dan penetapan pemenang konvensi. Tidak ada penyisihan di tengah jalan kecuali kandidat yang bersangkutan mengundurkan diri. 2. KOMITE KONVENSI. Komite Konvensi bertugas menyelenggarakan semua kegiatan konvensi. Pimpinan dan keanggotaan komite konvensi merupakan paduan dari tokoh Partai Demokrat dan tokoh-tokoh independen. Komite konvensi ini bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat. 3. PESERTA KONVENSI. Peserta konvensi adalah kader Partai Demokrat dan non kader Partai Demokrat yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh komite konvensi. Peserta menandatangani dan menjalankan kode etik konvensi yang akan diterbitkan komite konvensi. Komite konvensi akan memberikan sanksi terhadap kandidat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditandatanganinya. 4. KEGIATAN DAN PROSES KONVENSI. Kegiatan konvensi berupa pengenalan kandidat kepada masyarakat yang dilakukan komite konvensi melalui wawancara media yang diatur oleh komite konvensi. Selanjutnya, debat media antar-kandidat yang juga diselenggarakan oleh komite konvensi. Kandidat bisa melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan resmi komite konvensi sesuai dengan aturan konvensi. 5. WAKTU DAN TAHAPAN KONVENSI. Proses konvensi berlangsung selama delapan bulan, mulai September 2013 hingga April 2014 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, September sampai Desember 2013. Semua kegiatan dilaksanakan kecuali debat antar kandidat. Tahap kedua, Januari-April 2014. Semua kegiatan dilaksanakan termasuk debat antar kandidat. 6. BIAYA DAN PENDANAAN KONVENSI. Peserta konvensi tidak dipungut biaya. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite konvensi, biaya ditanggung oleh komite konvensi dan biaya konvensi berasal dari sumber-sumber yang sah dan halal. Biaya untuk kegiatan kandidat di luar kegiatan yang diselenggarakan oleh komite, disediakan oleh kandidat itu sendiri dan diwajibkan berasal dari sumber-sumber yang sah dan halal. 7. PENENTUAN PEMENANG KONVENSI. Pemenang konvensi akan ditentukan selambat-lambatnya pada Mei 2014, setelah Pemilu legislatif atau sebelum Pilpres 2014. Penentuan pemenang konvensi didasarkan pada hasil konvensi, bukan ditentukan oleh kader Partai Demokrat semata, misalnya melalui voting seluruh DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat. Pada hakekatnya, rakyat ikut dilibatkan. Survei dilakukan setidak-tidaknya tiga kali oleh tiga lembaga survei yang independen dan kredibel. Hasil survei akan diumumkan kepada publik secara transparan oleh komite konvensi. 43