Geo Energi januari 2014 - Page 32

Mineral & batubara Jalan Terjal Pelaksanaan UU Minerba Meski berdampak serius, pemberlakukan UU Minerba tak boleh mundur. Pil pahit yang harus ditelan oleh pengusaha pertambangan. Oleh indra maliara K omisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sepakat memberlakukan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mulai 12 Januari 2014. Beleid ini mengamanatkan pengolahan dan pemurnian bijih mineral diilakukan di dalam negeri, serta larangan ekspor bijih mineral dan konsentrat. Keputusan ini menyisakan rasa kekhawatiran bagi para pengusaha 32 mineral. Mereka bak kebakaran jenggot. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemido) secara tegas menolak pelarangan ekspor bijih  mineral karena dinilai menguntungkan pihak asing. Bahkan menuduh pemerintah tak berpihak pada rakyat. “Pemerintah cendrung tunduk pada pihak asing. Perpanjangan ini sebagai satu upaya pemerintah menghancurkan industri tambang nasional,” papar Ketua Umum DPP Apemindo, Poltak Sitanggang, dalam acara Konsolidasi dan Perumusan Sikap Bersama Pengusaha Tambang Mineral Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (11/12) lalu. Menurut Poltak, UU Minerba bergulir di saat yang tidak tepat. Saat ini Indonesia tengah mengalami defisit perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Larangan ekspor bijih mineral ini bakal menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sekitar US$5 miliar per tahun. “Selama empat triwulan terakhir sampai triwulan III 2013, defisit perdagangan Indonesia mencapai US$9,7 miliar, EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014