Geo Energi januari 2014 | Page 29

mengendalikan, tapi tidak bisa mencabut,” dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/12). Menurutnya, mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tidak serta merta bisa dilakukan dengan mencabut subsidi BBM, karena BBM bersubsidi tetap akan diperoleh di daerah sekitar DKI Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Mereka yang bekerja di Jakarta bukan semata-mata warga DKI,” katanya. Sofyano mengatakan, jika Pemprov DKI ingin mengurangi subsidi BBM, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan transportasi berbahan bakar nonBBM. Dengan demikian kuota atau volume BBM subsidi untuk wilayah DKI Jakarta bisa dikurangi. “Mengurangi kuota BBM subsidi bisa saja dilakukan Pemprov, tapi apakah mereka siap menanggung gejolak sosial,” ujarnya. Pada bagian lain, pakar Perminyakan, Kurtubi mengaku setuju dengan pengurangan subsidi BBM, dan tidak setuju dengan ide penghapusan subsidi BBM di DKI Jakarta. “Jika subsidi BBM dihapus, harga BBM akan dinaikkan hingga sekitar Rp10 ribu per liter, yang dampaknya akan terlalu besar,” kata Kurtubi. Dia mengatakan, ide tersebut sangat sulit diterapkan karena kebijakan harga BBM sifatnya nasional. Harga BBM di seluruh Indonesia bersifat in form (seragam). Artinya harga BBM di seluruh Indonesia sama. “Kalau BBM bersubsidi di Jakarta dicabut akan mengundang pengisi BBM untuk mengisi di luar Jakarta. Rencana ini tidak akan tercapai,” ucapnya. Dia menyarankan, agar subsidi BBM di DKI bisa ditekan serendah mungkin, yaitu dengan cara, mendesak pemerintah pusat segera mempercepat pembangunan infrastuktur gas berikut suplai BBG. Sehingga, penduduk Jakarta bisa memakai BBM jenis gas. Kebijakan ini tidak memberi dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jakarta karena, harga gas yang tidak disubsibidi jauh lebih murah dibanding dengan BBM yang disubsidi. Contohnya Trans Jakarta saat ini membeli gas dengan harga hanya Rp3.100 per LSP (Liter Setara Premium) sedangkan premium subsidi Rp6.500. “Misalnya harga gas dinaikkan Rp1.000 menjadi Rp4.100 untuk mendorong suplai harga, ini masih jauh lebih murah dengan premium Rp6.500 yang di subsidi,” terangnya. Menurut Kurtubi, seandainya seluruh angkutan umum di Jakarta menggunakan gas dan setengah kendaraan Jakarta pindah ke gas, maka subsidi BBM yang dihemat untuk DKI satu tahun bisa mencapai sekitar Rp25 triliun. “Penghematan sebesar itu cukup untuk pembiayaan MRT. Selain itu kota Jakarta menjadi lebih bersih,” kata dia. Pemerintah harus menetapkan standar teknis keamanan yang ketat, sebagaimana yang pernah dilakukan di Argentina, Brasil, Pakistan, India, Thailand, dan beberapa negara lain. G putusan ma kasus korupsi 2001-2009: nilai kerugian eksplisit SUBSiDi TERSELUBUNG (harga 2009) subsidi kepada koruptor Negara dirugikan dan harus ditanggung pembayar pajak update data 2001-2012 mengindikasi kan ‘subsidi’ membengkak hampir 2 kali lipat Nilai subsidi bbm sudah mencapai rp305t (termasuk listrik) untuk 2012 atau 1/3 dari anggaran pemerintah pusat kerugian eksplisit korupsi rp73,1t subsidi kepada penyelundup bbm bersubsidi subsidi bbm = comnpensated consumption salah satu faktor pembengkakan anggaran karena adanya compesated consumption bbm bersubsidi Gap harga menciptakan peluang penyelundupan/ pemakaian bbm bersubsidi oleh golongan yang tidak semestinya beban subsidi bbm akan meningkat dan kan menjadi beban siapapun yang memenangkan pemilu 2014 subsidi bbm tidak tepat sasaran seminar Nasional: migas untuk kemandirian Energi, Fraksi pdi perjuangan dpr ri, Jakarta 27 Februari 2013 EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014 29