mengendalikan, tapi tidak bisa
mencabut,” dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/12).
Menurutnya, mengatasi
kemacetan di DKI Jakarta tidak
serta merta bisa dilakukan dengan
mencabut subsidi BBM, karena BBM
bersubsidi tetap akan diperoleh di
daerah sekitar DKI Jakarta seperti
Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Mereka yang bekerja di Jakarta
bukan semata-mata warga DKI,”
katanya.
Sofyano mengatakan, jika
Pemprov DKI ingin mengurangi
subsidi BBM, maka yang harus
dilakukan adalah mengembangkan
transportasi berbahan bakar nonBBM. Dengan demikian kuota
atau volume BBM subsidi untuk
wilayah DKI Jakarta bisa dikurangi.
“Mengurangi kuota BBM subsidi bisa
saja dilakukan Pemprov, tapi apakah
mereka siap menanggung gejolak
sosial,” ujarnya.
Pada bagian lain, pakar
Perminyakan, Kurtubi mengaku
setuju dengan pengurangan subsidi
BBM, dan tidak setuju dengan ide
penghapusan subsidi BBM di DKI
Jakarta. “Jika subsidi BBM dihapus,
harga BBM akan dinaikkan hingga
sekitar Rp10 ribu per liter, yang
dampaknya akan terlalu besar,” kata
Kurtubi.
Dia mengatakan, ide tersebut
sangat sulit diterapkan karena
kebijakan harga BBM sifatnya nasional.
Harga BBM di seluruh Indonesia
bersifat in form (seragam). Artinya
harga BBM di seluruh Indonesia sama.
“Kalau BBM bersubsidi di Jakarta
dicabut akan mengundang pengisi
BBM untuk mengisi di luar Jakarta.
Rencana ini tidak akan tercapai,”
ucapnya.
Dia menyarankan, agar subsidi
BBM di DKI bisa ditekan serendah
mungkin, yaitu dengan cara,
mendesak pemerintah pusat segera
mempercepat pembangunan
infrastuktur gas berikut suplai BBG.
Sehingga, penduduk Jakarta bisa
memakai BBM jenis gas. Kebijakan
ini tidak memberi dampak inflasi
dan pertumbuhan ekonomi
Jakarta karena, harga gas yang
tidak disubsibidi jauh lebih murah
dibanding dengan BBM yang
disubsidi. Contohnya Trans Jakarta
saat ini membeli gas dengan harga
hanya Rp3.100 per LSP (Liter Setara
Premium) sedangkan premium
subsidi Rp6.500. “Misalnya harga gas
dinaikkan Rp1.000 menjadi Rp4.100
untuk mendorong suplai harga, ini
masih jauh lebih murah dengan
premium Rp6.500 yang di subsidi,”
terangnya.
Menurut Kurtubi, seandainya
seluruh angkutan umum di Jakarta
menggunakan gas dan setengah
kendaraan Jakarta pindah ke gas,
maka subsidi BBM yang dihemat
untuk DKI satu tahun bisa mencapai
sekitar Rp25 triliun. “Penghematan
sebesar itu cukup untuk pembiayaan
MRT. Selain itu kota Jakarta menjadi
lebih bersih,” kata dia.
Pemerintah harus menetapkan
standar teknis keamanan yang ketat,
sebagaimana yang pernah dilakukan
di Argentina, Brasil, Pakistan, India,
Thailand, dan beberapa negara lain. G
putusan ma kasus korupsi 2001-2009: nilai kerugian eksplisit
SUBSiDi TERSELUBUNG
(harga 2009)
subsidi kepada koruptor
Negara dirugikan dan harus ditanggung pembayar pajak
update data 2001-2012 mengindikasi kan ‘subsidi’
membengkak hampir 2 kali lipat
Nilai subsidi bbm sudah mencapai rp305t (termasuk listrik)
untuk 2012 atau 1/3 dari anggaran pemerintah pusat
kerugian eksplisit korupsi rp73,1t
subsidi kepada penyelundup
bbm bersubsidi
subsidi bbm
=
comnpensated consumption
salah satu faktor pembengkakan anggaran karena
adanya compesated consumption bbm bersubsidi
Gap harga menciptakan peluang penyelundupan/
pemakaian bbm bersubsidi oleh golongan yang
tidak semestinya
beban subsidi bbm akan meningkat dan kan menjadi
beban siapapun yang memenangkan pemilu 2014
subsidi bbm
tidak tepat sasaran
seminar Nasional: migas untuk kemandirian Energi, Fraksi pdi perjuangan dpr ri, Jakarta 27 Februari 2013
EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014
29