Geo Energi januari 2014 - Page 28

Nasional “Dulu Menteri Perindustrian ngomong, mobil murah dijual di luar Jakarta. Faktanya semua mobil murah di Jakarta. Terus mobil murah dijamin tidak pakai BBM subsidi, nyatanya Pertamina mengeluarkan RFID (radio frequency identification),” Kurtubi, Pengamat Migas 28 yang berhak. Namun, ada pihak yang menginginkan subsidi itu dihilangkan. “Jadi, kami terus melakukan kajian dengan Komisi VII DPR. Pikiran untuk mengurangi subsidi secara bertahap, baik subsidi BBM, maupun subsidi listrik itu kan di satu sisi. Di sisi lain ada yang bilang jangan. Nah, pemerintah kan harus memikirkan semua dan rakyat yang kurang mampu,”katanya. Penghapusan subsidi BBM bisa dilaksanakan jika Jakarta sudah terbebas dari kemiskinan, hal itu diungkap Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo menanggapi wacana Pemprov DKI Jakarta. “Jika BBM bersubsidi ingin dihilangkan, Jakarta harus terbebas dari kemiskinan sehingga tidak melanggar hak rakyat miskin. Kalau menghilangkan Jakarta itu harus sudah bebas dari orang miskin. Itu yang sensitif,” kata Susilo di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/12/2013). Subsidi merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada rakyat miskin dan pemerintah tidak boleh menghapus subsidi. Susilo menambahkan, pemerintah daerah telah diberi kewenangan mengatur BBM bersubsidi yang telah diberikan. Namun kewenangan tersebut hanya sebatas pengawasan dan aturan penyaluran. “Misalkan Jakarta dapat BBM subsidi sekian juta kiloliter (kl). Mau diatur sedemikian rupa dengan peraturan daerah silakan. Misalkan hari Senin mobil berpelat merah Hatta Rajasa, Menko Perekonomian warna hitam tidak boleh (beli BBM), kemudian warna merah saja, itu hak mereka,” katanya. Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menegaskan kebijakan mencabut atau menghapus subsidi BBM merupakan tindakan inkonstitusional, karena melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena tidak melaksanakan amanat bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, Sofyano menegaskan bahwa ide menghapus subsidi BBM ini tidak tepat. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencabut subsidi BBM. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 16/2011 pasal 18 dan 19 menyebutkan, keberadaan pemerintah provinsi dan pemerintah kota hanya bersifat membantu, baik kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Pencabutan subsidi BBM di wilayah ini sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Pemprov hanya bisa mengatur, mengawasi dan EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014 istimewa untuk menemukan cara yang tepat memberikan alokasi subsidi tidak hanya untuk BBM. Hal ini dilakukan untuk menekan dan meminimalisir bocornya anggaran negara. Subsidi harus pas, tidak boleh rentan dengan gejolak. Sudah ditetapkan Rp 200 triliun tiba-tiba jadi Rp 300-400 triliun. Ke depan harus ada pola pemberian subsidi yang tepat,” katanya. Sementara Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Pemprov DKI Jakarta terkait rencana ini. Menurut Jero, rencana tersebut masih dikaji. “Ini usulnya bagus dan berani, tapi masalahnya tidak sesimpel itu. Mengurangi dan menghapuskan subsidi itu harus dengan DPR. Tapi maksud ide itu saya mengerti dan maksudnya baik, karena subsidinya masih ada dan besar. Dengan harga Rp 6.500 per liter dianggap masih murah dan kendaraan banyak,” katanya. Jero menjelaskan, menghapus subsidi BBM merupakan fase terakhir setelah mengurangi subsidi. Sekarang pemerintah sudah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. Harga BBM jenis Premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Dia menuturkan harga keekonomian BBM jenis Premium sekitar Rp 10.000 atau Rp 9.500 per liter. Jadi, pe