istimewa
B
elum genap satu tahun
harga BBM dinaikkan,
kericuhan kembali muncul
lantaran harga BBM terus
membengkak. Pemerintah
nyaris putus asa mengatasi persoalan
harga BBM yang fluktuatif itu. Melihat
kenyataan ini Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) mengusulkan kepada Menteri
ESDM untuk menghapus subsidi BBM,
khusus bagi warga Jakarta. Anggaran
subsidi ini menurut Ahok, bisa
dialokasikan untuk pembangunan
infrastruktur pengembangan bahan
bakar gas.
Ahok tidak sekadar berwacana,
untuk merealisasikan rencana
tersebut, ia telah mengadakan
pertemuan dengan Unit Kerja
Presiden untuk Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan (UKP4).
Pencabutan subsidi yang dimaksud
Ahok adalah menghilangkan suplai
BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta.
Pencabutan subsidi ini, kata
Ahok sebagai upaya mengantisipasi
pertumbuhan mobil murah
berkedok low cost green car (LCGC).
Pertumbuhan mobil ini tak terkendali.
Ini akibat dari perbuatan pemerintah
pusat yang tidak konsisten, sebab
pada awalnya, kebijakan mobil murah
tersebut akan dijual di luar wilayah
Jakarta. Namun fakta di lapangan
justru terjadi sebaliknya, semua mobil
murah ternyata dijual di Jakarta.
“Dulu Menteri Perindustrian
ngomong, mobil murah dijual di luar
Jakarta. Faktanya semua mobil murah
di Jakarta. Terus mobil murah dijamin
tidak pakai BBM subsidi, nyatanya
Pertamina mengeluarkan RFID (radio
frequency identification),” kata Ahok
geram.
Kedua hal ini memacu
pertumbuhan mobil yang semakin
menggila di Jakarta. “Kalau tidak
dilakukan pencabutan subsidi BBM di
Jakarta, maka tahun 2014 lalu lintas di
Ibu kota akan deadlock. Tiap tahunnya
sebanyak 1,2 juta unit mobil masuk
ke Jakarta. Dengan serbuan mobil ke
Jakarta itu, kita putar otak bagaimana
meminimalisasi kemacetan Jakarta
dan kendaraan pribadi tidak
menggunakan BBM bersubsidi,”
tukasnya.
Ahok yakin, jika subsidi BBM
dihapus, para pengusaha Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum akan
EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014
Setuju penghapusan subsidi BBM
mendukung. Mengapa yang diusulkan
hanya DKI, sebab menurut Ahok
menghilangkan subsidi keseluruhan
provinsi di Indonesia, merupakan
urusan pusat dan DPR. “Yang kami
lakukan ada efeknya. Kalau orang
mengisi BBM bersubsidi di luar
DKI, otomatis kemacetan di DKI
berkurang,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
mengatakan, penghapusan subsidi
BBM merupakan langkah jangka
pendek yang bisa dilakukan Pemprov
untuk mengurangi kemacetan
di Ibu Kota. “Pemprov hanya bisa
mengusulkan. Sementara keputusan
akhi r berada di tangan pemerintah
pusat. Sudah diberi lampu hijau, tapi
masih dikalkulasi,” kata Jokowi.
Rencana ini mendapat dukungan
dari Wakil Ketua DPRD Jakarta,
Boy Bernardi Sadikin. Menurutnya,
rencana pencabutan subsidi itu
harus dikaji secara matang agar
tidak memberatkan masyarakat
golongan ekonomi lemah. “Kalau
tujuan pencabutan subsidi BBM untuk
membatasi jumlah kendaraan pribadi,
saya kira tidak ada masalah. Artinya
subsidi BBM yang dicabut itu khusus
untuk kendaraan pribadi,” kata Boy.
Putra sulung mantan gubernur
DKI Ali Sadikin itu menambahkan,
saat ini kemacetan di Jakarta sudah
sedemikian parah. Hal itu terjadi
lantaran jumlah kendaraan pribadi
semakin banyak. Permasalahan ini
diperparah dengan banjirnya mobil
murah yang diluncurkan pemerintah
pusat. Untuk itu, Boy berharap agar
subsidi BBM untuk angkutan umum
tetap dipertahankan.
Pemerintah Pusat Menolak
Niat baik tak selamanya
ditanggapi baik pula. Menteri
Koordinator Perekonomian, Hatta
Rajasa angkat bicara. Dia menyatakan,
penghapusan subsidi BBM yang
diwacanakan Pemprov DKI Jakarta
jelas melanggar undang-undang.
“Dalam Undang-undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN)
itu disebutkan bahwa masyarakat
mempunyai hak untuk mendapatkan
subsidi termasuk BBM,” tegas Hatta
Rajasa usai memimpin rakor di
Gedung Kemenko Perekonomian,
Jakarta, Kamis (19/12).
Politisi asal Partai Amanat Nasional
ini justru mengusulkan alternatif
lain yang bisa dilakukan Pemrov DKI
Jakarta selain menghapus subsidi
BBM. “Mungkin pola subsidi di DKI
Jakarta bisa diubah dengan bentuk
subsidi transportasi umum,” katanya.
Ia memberikan contoh daerah
Batam dan Tarakan yang telah
memberlakukan harga listrik
keekonomian yang berbeda dengan
parameter subsidi. Di Batam, kata
Hatta, masyarakatnya siap membayar
berapa pun asalkan ada listrik.
Sementara di Tarakan, masyarakat
yang tak mampu disubdisi.
“Pemerintah sedang mencari akal
27