Geo Energi januari 2014 - Page 20

Laporan Utama Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 20 Zuli Hendriyanto, Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring rencana-rencana ekspansi dan pembangunan gedung Pertamina Tower. “Pertamina yang katanya kaya raya dengan aset yang luar biasa, tetapi banyak karyawannya yang nasibnya tidak jelas. Dahlan Iskan seharusnya membenahi ini dulu. Bukan ikut mendukung. Kalau mendukung itu berarti Dahlan ikut membenarkan tindakan tersebut,” kata Indra, kepada GEO ENERGI, Kamis, 26 Desember 2013. Indra menilai, langkah Pertamina yang lebih mementingkan ekspansiekspansi di tengah banyaknya hal yang perlu dibenahi bisa menjadi bumerang. “Ini mirip seperti peribahasa ayam mati di lumbung padi,” kata Indra. Analis Kebijakan Energi Umar Said menilai, saat ini pembangunan Menara Energi belum urgent, lebih urgent cari minyak ketimbang bangun Menara Energi. Gedung Pertamina yang ada sekarang ini masih cukup bagus. “Setiap tahun, Pertamina bayar pajak dan deviden. Itu yang harus dikontrol, pajaknya dibayar penuh sesuai aturan. Sementara deviden mereka sesuai kebijakan pemerintah, yakni sebesar 30% pada 2012, saya kira Pertamina pembayar deviden terbesar. Kalau duit itu dipakai untuk mencari minyak, mungkin labanya bisa lebih meningkat. Jangan karena melihat tetangga sebelah punya gedung pencakar langit, lantas kita ikut-ikutan. Beda negara, beda prioritas,” katanya kepada GEO ENERGI. G EDISI 39 / Tahun Iv / JANUARI 2014 istimewa “Kalau internalnya sudah bagus, misalnya saja sistem migasnya bagus, SDM sudah baik, dan pengelolaannya juga baik, maka ketahanan energinya juga bagus. Sesudah itu, barulah bisa eksplorasi untuk mewujudkan Pertamina sebagai salah satu perusahaan minyak yang mendunia. Tapi kalau internalnya belum bagus, sebaiknya nggak usah dulu deh,” tuturnya, kepada GEO ENERGI, Jumat, 27 Desember 2013. Menurut Zuli, sebenarnya kinerja mereka dalam beberapa tahun belakangan sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Untuk meningkatkan kinerja, Pertamina dituntut harus fokus. Terutama fokus pada seluruh pengelolaan minyak di Indonesia. “Kalau semua sudah baik, baru Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Nggak bagus juga melakukan eksplorasi ke luar, kalau internalnya belum baik. Pertamina harus punya target. Selesaikan dulu programprogram, baru kerjakan yang lain ekpansi dan bangun Menara Energi,” kata Zuli. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Anggota Komisi IX DPR asal PKS, Indra juga kompak menolak ekspansi bisnis dan pembangunan gedung pencakar langit PT Pertamina (Persero). Iqbal dan Indra berpendapat, sebagai perusahaan BUMN, Pertamina semestinya lebih dulu membenahi kondisi internal perusahaan terlebih dulu. Nasib pekerja outsourcing di Pertamina jangan dibiarkan terkatungkatung. Said Iqbal menyatakan, langkah pertama yang harus dilakukan, Pertamina harus fokus pada pekerjaan utamanya yakni melakukan eksplorasi minyak dan gas. Tugas utama Pertamina di situ, tidak usah berpikir jauh-jauh. Di Indonesia saja masih banyak ladangladang migas yang bisa dimanfaatkan. “Sampai sekarang Pertamina belum sepenuhnya mampu mengelola minyak mentah menjadi BBM. Harus diekspor dulu baru kemudian diimpor kembali. Kemudian, Pertamina juga harus lebih optimal menyiapkan infrastruktur pengalihan energi fosil ke energi terbarukan. Saat ini, kita sudah ketinggalan dengan negara lain seperti Brazil. Ini yang seharusnya difokuskan Pertamina,” kata Said, kepada GEO ENERGI, Kamis, 26 Desember 2013. Said menyatakan tidak setuju Pertamina membangun gedung pencakar langit. “Jelas tidak setuju. Lebih baik urus dulu pekerja outsourcing Pertamina yang juga tergabung dalam KSPI. Bagaimana nasib mereka. Pertamina jangan menyalahgunakan kekuasaan. Sebab efek buruknya adalah PHK terhadap ribuan pekerja outsourcing. Padahal sesuai Permenakertrans No 19 Tahun 2012 jelas disebutkan, tidak boleh ada PHK. Jangan mimpi dulu mau meniru Petronas di Malaysia. Petronas bangun gedung setelah untung banyak. Baru kemudian dibangun gedung. Pertamina jangan sok-sokan,” papar Said. Menurut Said, sangat masuk akal apabila ada yang menyatakan jor-joran Pertamina berkaitan dengan upaya cari logistik partai politik untuk Pemilu 2014. “Itu bisa dilihat dari peringatan KPK yang menyebut setahun sebelum pemilu, biasanya akan ada bank yang dibailout. Nah, karena KPK sudah menutup celah itu, lalu perusahaan BUMN yang kemudian dijadikan sapi perahan. BUMN menjadi empuk karena tidak ada ukuran kinerja pembukuannya. Mudah sekali memanfaatkan BUMN seperti Pertamina. Misalkan, dari ekspor minyak lalu impor minyak lagi yang ditangani Petral. Itu saja sudah menjelaskan ada monopoli di sana. Kalau dalam pasar monopoli pasti ada penyimpangan, dan itu korupsi,” tutur Said. Senada dengan Said, Anggota Komisi IX DPR asal PKS, Indra menyatakan, tidak setuju dengan