OPINI
34
Mewujudkan Logistik TNI AL
yang Berkelas Dunia
Waaslog Kasal, Laksamana Pertama TNI, Ir. Bambang Nariyono, M.M.
“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim....
Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya,
sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.... Bahwa untuk membangun
Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti
samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung”
K
Pidato Presiden Joko Widodo
(Pada acara pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung MPR Jakarta)
ebijakan pemimpin TNI AL dalam mewujudkan TNI
AL berkelas dunia (world class navy), sejalan dengan
konsep Global Maritime Axis dalam mewujudkan
Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana isi pidato
Presiden RI yang ketujuh, Ir. Joko Widodo, pada saat pelantikan.
Upaya dalam mewujudkan Angkatan Laut berkelas dunia yang
berorientasi pada pengelolaan organisasi, perencanaan sumber
daya manusia, peningkatan teknologi Alutsista serta intensitas
dan kualitas operasi di luar wilayah yurisdiksi nasional, seperti
halnya negara-negara maju di dunia, mengubah paradigma cara
pandang pada visi dan misi jauh ke depan (outward looking).
Kebijakan tersebut harus diikuti respon bidang logistik yang
bertujuan untuk mempertajam performa TNI AL. Oleh karena
itu, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan konsep
logistik yang terintegrasi dan bersinergi dari seluruh pemangku
kepentingan dalam aspek intelijen, operasi, personel serta logistik
dalam rangka mewujudkan TNI AL Kelas Dunia.
Konsep Poros Maritim Dunia
Dalam berbagai pidato kenegaraan, Presiden RI, Ir. Joko
Widodo, secara jelas menyampaikan kebijakan nasional selama
masa kepemimpinan untuk membawa dan menjadikan negara
Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan tersebut
menunjukkan bahwa presiden telah melakukan terobosan baru
pada kebijakan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dari kebijakan yang berorientasi pada daratan
(land policy based oriented) menjadi kebijakan negara yang
berorientasi pada maritim (maritime policy based oriented),
di mana laut menjadi sentral kegiatan ekonomi, politik, sosial
budaya dan pertahanan-keamanan. Kekuatan maritim harus
dikelola secara tepat oleh negara dengan instrumen dan aturan
yang benar serta disepakati oleh semua pihak. Hal ini sangat
penting untuk mencegah terjadinya bias dalam mencapai tujuan
yang dihar