Cakrawala Edisi 423 Tahun 2014 - Page 34

OPINI 34 Mewujudkan Logistik TNI AL yang Berkelas Dunia Waaslog Kasal, Laksamana Pertama TNI, Ir. Bambang Nariyono, M.M. “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.... Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.... Bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung” K Pidato Presiden Joko Widodo (Pada acara pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung MPR Jakarta) ebijakan pemimpin TNI AL dalam mewujudkan TNI AL berkelas dunia (world class navy), sejalan dengan konsep Global Maritime Axis dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana isi pidato Presiden RI yang ketujuh, Ir. Joko Widodo, pada saat pelantikan. Upaya dalam mewujudkan Angkatan Laut berkelas dunia yang berorientasi pada pengelolaan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, peningkatan teknologi Alutsista serta intensitas dan kualitas operasi di luar wilayah yurisdiksi nasional, seperti halnya negara-negara maju di dunia, mengubah paradigma cara pandang pada visi dan misi jauh ke depan (outward looking). Kebijakan tersebut harus diikuti respon bidang logistik yang bertujuan untuk mempertajam performa TNI AL. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan konsep logistik yang terintegrasi dan bersinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam aspek intelijen, operasi, personel serta logistik dalam rangka mewujudkan TNI AL Kelas Dunia. Konsep Poros Maritim Dunia Dalam berbagai pidato kenegaraan, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, secara jelas menyampaikan kebijakan nasional selama masa kepemimpinan untuk membawa dan menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa presiden telah melakukan terobosan baru pada kebijakan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kebijakan yang berorientasi pada daratan (land policy based oriented) menjadi kebijakan negara yang berorientasi pada maritim (maritime policy based oriented), di mana laut menjadi sentral kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Kekuatan maritim harus dikelola secara tepat oleh negara dengan instrumen dan aturan yang benar serta disepakati oleh semua pihak. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya bias dalam mencapai tujuan yang dihar