Cakrawala Edisi 423 Tahun 2014 - Page 13

Lalu dimana posisi TNI AL? TNI AL ada di garda depan dalam sistem pengamanan dan pertahanan di laut, dalam konteks sebuah sistem negara maritim. Masalah pertama, apakah sistem itu ada dan sudah bisa menjawab masalah yang kian rumit dan kompleks ? Kedua, apakah TNI AL sendiri sudah mampu bertanggungjawab atas tugas-tugasnya ? Berbicara tentang sistem pertahanan dan keamanan dalam konteks sebuah negara maritim, penulis harus mengakui, masih banyak yang harus diperbaiki. Bahkan, kalau mau jujur, sistem maritim yang holistik juga belum ada. Hal ini yang penulis soroti dalam judul tulisan ini, apakah kejayaan Indonesia sebagai negara maritim hanya utopia belaka ? Salah satu sistem yang dibangun pemerintah adalah Bakorkamla yang dalam beberapa waktu ke depan akan berubah menjadi Bakamla alias Coast Guard. Selama ini, masalah klasik adalah ego sektoral, bahkan pembagian anggaran. Belum jelas nantinya bagaimana Coast Guard akan mengambil kru dan pendanaannya serta hubungan kerja dengan instansi-instansi lain. Sementara, cikal-bakal sistem itu belum terlalu nyata. Seperti kasus perairan Bintan yang disebutkan ICC, apakah sudah ada langkah nyata dari pemerintah, lintas sektoral untuk menggerakan kekuatan, baik sipil maupun TNI AL untuk kawasan tersebut. Atau data itu hanya akan ditangani dengan bussines as usual? Kedua, soal TNI AL. Selama ini, pemerintah menganggarkan 1 persen PDB untuk anggaran pertahanan. Saat datang di HUT TNI 2014, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan melipatgandakan anggaran pertahanan, dengan syarat pertumbuhan ekonomi 7 persen. Pola pikir, anggaran pertahanan naik ketika ekonomi makmur sebenarnya sudah saatnya di balik. Dengan pertahanan baik, ekonomi bisa meningkat, seperti dengan dijaganya ikan-ikan di laut, dan lajur perdagangan laut yang aman, atau pembangunan persenjataan yang bisa jadi komoditi ekspor. Namun, anggaran 2 persen pun masih berarti pas-pasan kalau ambisi pemerintah membangun negara maritim. TNI AL misalnya, memiliki tugas yang banyak terkait dengan pertahanan. Di utara ada konflik Laut Cina Selatan. Di selatan ada Australia yang kerap mengirim imigran gelap dengan kapal yang pasti tenggelam setelah beberapa waktu. Di bagian barat, ada pembajakan. Sementara di hampir seluruh wilayah Indonesia ada illegal fishing, illegal logging, hingga resiko penyelundupan senjata dan narkoba. Ini belum termasuk konflik-konflik yang laten seperti di Ambalat dan Tanjung Datu. Selain itu juga sumber-sumber energi Indonesia yang posisinya dekat perbatasan laut. Sesuai dengan MEF 2010-2024, pembangunan kekuatan TNI AL diantaranya adalah pengadaan kapal Corvette kelas Sigma, kapal Multi Role Light Frigate, kapal selam kelas Chang Bogo, kapal cepat rudal (KCR) buatan dalam negeri, pesawat patrol maritime CN 235, dan helicopter anti kapal selam AS 565 Panther. Walaupun pembangunan ini terlihat massif, namun realitanya TNI AL masih akan sulit mengisi wilayah laut yang seluas ini dengan kuantitas yang ada, serta dukungan logistik seperti BBM. Secara praktis, masih belum canggihnya TNI AL berefek pada kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan karena terkait dengan interoperabilitas. Solusi Solusi utama yang ingin disampaikan penulis ada dua aspek yaitu aspek politik dan aspek militer. Secara politik, Indonesia membutuhkan kebijakan strategis maritim yang membentuk sistem yang terintegrasi. Kalau di AS ada Maritime Domain Awarness (MDA), maka pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan serupa yang disampaikan terus menerus kepada publik dan harus terus dilaksanakan. Kebijakan ini pun harus mendapat dukungan politik dari DPR dalam bentuk regulasi dan anggaran. Hasilnya, adalah kesadaran publik, serta pemerintah akan laut sebagai sarana mencapai kesejahteraan bersama. Kesadaran akan adanya hal ini akan menutupi bolongbolong kekurangan masing-masing pemangku kepentingan. Dari segi strategis, kebijakan ini harus berujung pada politik anggaran. Pada tataran taktis, tentunya dibutuhkan sistem komunikasi dan koordinasi yang terintegrasi. Pembentukan Coast Guard jangan sampai hanya membuat kulit baru dari substansi masalah yang sama. Inti masalahnya ada pada kerja sama yang dilatar belakangi kesatuan visi dan rasa senasib sepenanggungan. Secara militer, yang ini berarti porsi TNI AL, berarti ada penambahan tugas dan juga berarti penambahan kemampuan. TNI AL harus memperbaiki dirinya semaksimal mungkin dengan melaksanakan tugas po